PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Sabtu tanggal 27 September 2025. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam waktu dekat bakal segera melakukan evakuasi seluruh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG), pasca keracunan massal ratusan siswa.Pemkab Sukabumi akan akan mengevaluasi dari syarat sayarat (SLHS) Sertifikasi Laik Higienis Dan Sanitasi (SLHS).Sehingga jelas syarat tersebut salah satunya dimiliki dapur MBG
Dalam kesempatanya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Sukabumi H.Ade Suryaman.SH.MM mengungkapkan “ Bahwa dalam waktu dekat seluruh
penyedia makan bergizi gratis (SPPG) akan dikumpulkan untuk dievaluasi.Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional,
sejatinya diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi pelajar. Namun, fakta di
lapangan justru menimbulkan ironi.Berdasarkan data lporan yang dihimpun,
sedikitnya empat kasus keracunan makanan terjadi sejak program ini berjalan.
Lokasinya tersebar di Kecamatan Parakansalak, Cidolog, Cibadak, hingga
Kecamatan Palabuhanratu.Yang penting sekarang penanganan keselamatan anak-anak
yang keracunan. Sudah ditangani di rumah sakit, termasuk kasus terakhir di
Palabuhanratu. Selanjutnya, kita akan rapatkan bersama semua penyedia MBG.”Ungkap
Ade Suryaman saat diwawancarai awak media di Gedung Negara Pendopo Sukabumi,
tepatnya di ruas Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi,
Jumat (26/09/2025).
Lebih lanjut Sekda Ade menambahkan “Pemerintah daerah akan
mengundang lebih dari seratus penyedia MBG yang beroperasi di Sukabumi untuk
duduk bersama membahas persoalan ini. Langkah ini tentunya, bukan sekadar
pemanggilan, melainkan forum evaluasi menyeluruh.Bukan pemanggilan, tapi rapat
bersama. Dari awal sudah kita pesankan bahwa makanan harus bersih, aman, dan
lancar. Tapi kenyataannya masih ada kejadian keracunan. Inilah yang harus kita
evaluasi.bahwa di wilayah Kabupaten Sukabumi sejatinya mendapat jatah 262
penyedia MBG. Namun hingga kini baru sekitar 123 SPPG yang sudah berjalan.
Dengan adanya rangkaian insiden keracunan, pemerintah menilai momen ini penting
untuk menakar kelemahan maupun kelebihan dari pelaksanaan MBG.Insya Allah nanti
kita rapatkan bersama. Dari situ akan kelihatan, kelemahannya apa,
kekurangannya apa, sekaligus kelebihannya.Saya menegaskan pemerintah daerah
tidak memiliki kewenangan untuk menutup program MBG.Kalau soal penutupan bukan
kewenangan kami. Itu nanti dibahas di level pemerintah pusat. Tugas kami
memastikan program ini berjalan sesuai standar dan aman untuk anak-anak.Saya juga
menolak menyebut insiden keracunan ini sebagai bentuk keteledoran. Menurutnya,
tidak ada pihak yang menginginkan peristiwa itu terjadi. Namun, setiap kejadian
harus dijadikan pelajaran berharga.Bukan keteledoran, mungkin memang ada
kelemahan yang tidak kita sadari. Karena itu kita harus evaluasi. Bisa jadi di
proses pengolahan, distribusi, atau penyimpanan makanan. Semua harus dikaji.”Tambahnya.
Sementara itu pantauan Patroli Sukabumi.co.id , Adanya Wacana
pembentukan tim pengawas eksternal pun sempat mencuat. Meski belum diputuskan untuk
menilai opsi itu bisa saja dilakukan jika terbukti efektif dalam menekan risiko
terulangnya kasus serupa.Sekarang ini dari kejadian-kejadian ini jadi bahan
evaluasi kita semua. Kalau nanti perlu ada tim pemantauan eksternal, atau dihentikannya
program MBG diganti dengan uang tunai. Itu bisa masih dibahas lebih lanjut
dipemerintah pusat.*(GUNTA)
