PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Aktivis LPI ( Laskar Pasundan Indonesia ) Sukabumi Pinpimnan Rohmat Hidayat dan LSM LATAS (Lembaga Analisa Dan Transparansi Anggaran Sukabumi ) Pinpiman Fery Permana.SH.MH melakukan audensi dengan Pemkab Sukabumi terkait permasalahan pencairan dana huibah DPD KNPI Tahun Anggaran 2025. Pemkab Sukabumi hadi dalam audensi ini antara lain diwakili oleh BPKAD, Kadispora,PLT Kabag Hukum, Kesbangpol, Sekda. (Hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. )
Dalam kesempatanya Ketua Aktivis LPI Rohmat Hidayat mengungkapkan “ Bahwasanya hasil audiensi mengenai hibah KNPI Dari keterangan Kadispora Kab Sukabumi Yudi Mulyadi menyebutkan.Dana hibah KNPI sampai bulan agustus ini sudah dicairkan Rp,- 700.000.000. Dan kami mencairakan atas surat rekomendasi dari DPD KNPI Propinsi Jawa barat. LPJ dari DPD KNPI Sukabumi LPJ Tahun 2024 kita sudah ada.”Papar Kadis pora. Hasil investigasi LPI dilapangan ,Kami mendapatkan fakta baru yang mana dugaan yang belakangan ini ramai ternyata jelas adanya hibah tersebut telah dicairkan sebesar 70% dari pagu (sesuai jawaban dari disbudpora) entah apa alasanya pemkab menggunakam sistem 2 tahap untuk pencairan.Dan hibah tersebut di cairkan oleh pihak kepengurusan lama KNPI( Pinpimnan Regys ) yang mana telah habis masa berlaku SK baktinya kepemimpinanya (Bulan November 2024 ) yang mana untuk kepengurusan baru belum dilakukan pelantikan .Hasil audiensi kemaren jelas bahwa ada dugaan penyalahgunaan wewenang apalagi dengan tidak dilakukan verifikasi berkala yang ada hanya dilakukan pencontrengan berkas tanpa di periksa dari DISPORA dan di baca oleh pihak BPKAD hal itu di sampaikan langsung oleh pihak BPKAD kemaren.”Ungkap Rohmat.
Sementara Itu Ketua LSM - LATAS Fery Permana.SH.MH mengatakan “Dana Hibah KNPI Kab Sukabumi dicairkan penuh muatan Konspirasi bermuatan Korupsi.
1.Dari LPJ DPD KNPI Kab Sukabumi yang kami dapatan faktanya dan realitanya LPJ Tahun anggaran 2024 DPD KNPI Kab Sukabumi banyak Post Nomenklatur mata kegiatanya Fiktif atau tidak direalisasikan.
2.Dualisme DPD KNPI Kabupaten Sukabumi Semuanya sah mengantongi SK kepengurusan.Yang menetukan siapa yang berhak Pinpimnan DPP KNPI Pusat Bukan Pemkab Sukabumi atau DPD KNPI Provinsi Jabar.Acuan hukum dari Kesbanpol sudah salah tafsir menyatakan sah secara hukum.
3.DPD KNPI Kab -Sukabumi Pinpimnan Regys masa berlaku SK baktinya Kepengurusanya Bulan November 2024 . Menurut AD/ART DPP KNPI masa baktinya Kepengurusanya yang habis tidak bisa diperpanjang kecuali adanya PLT / Caretaker DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Yang mana untuk kepengurusan baru belum dilakukan pelantikan.Tentunya dan hibah tidak boleh dicairkan. Inilah dugaan kuat konspirasi.”Ungkap Fery
Lebih lanjut Fery menambahkan “ LPI dan LATAS mendesak APH dan inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh serta untuk Bupati sukabumi kami meminta dengan tegas agar dilakukan evaluasi karena jelas ini sudah menyimpang dn berkaitann dengan keuangan daerah jadi jangan sampai asal asalan dalam pengelolaanya .Apalagi dengan sudah adanya dana yang cair bagaimana pertanggung jawaban pemda karena bagaimana pun proses hibah ini diduga telah menyalahi aturan.Jika permasalahan ini tidak dilaksanakan LPI dan LATAS akan membawa keranah Lembaga Yudikatif. “Tambahnya. *(GUNTA)
