Saat Buzzer Menebar Kecemasan, SMSI Memilih Menjaga Desa Dan Kewarasan Demokrasi

                                   Oleh: Prof. Dr.Taufiqurokhman.SH, A.Ks.S.Sos.M.Si

   (Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif )

PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Jum,at tanggal 4 September 2026. Dinamika politik Indonesia seolah tak pernah lelah bersolek. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, genderang tantangan terus bertalu-talu, bagai ombak yang enggan menepi.Realitas politik hari ini menghadirkan sebuah paradoks menarik. Di satu sisi, ruang demokrasi tampak menganga lebar, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ekspresi dan aspirasi publik. Namun di sisi lain, terdapat jaring tak kasatmata yang perlahan berpotensi mereduksi ruang gerak masyarakat sipil.

 

Rekam jejak digital pada sepekan menjelang aksi massa 27 Agustus 2026 lalu menjadi salah satu gambaran nyata. Jagat maya mendadak riuh oleh berbagai narasi yang diamplifikasi secara masif, termasuk oleh para pendengung atau buzzer yang disebut-sebut bekerja untuk kepentingan tertentu, serta media yang memproduksi narasi secara instan.Berbagai isu digulirkan dan diperbesar sedemikian rupa hingga melukiskan potret Jakarta seolah-olah akan lumpuh total. Narasi panas tersebut kemudian membentuk persepsi publik, baik di dalam negeri maupun di mata internasional. Gedung DPR RI diposisikan sebagai episentrum ketegangan, terutama di tengah desakan publik terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.

 

Efeknya pun terasa. Sehari menjelang tanggal yang dianggap krusial tersebut, sejumlah ruas jalan di Ibu Kota justru tampak lebih sunyi. Kecemasan publik seakan telah lebih dahulu diproduksi dan disebarkan melalui ruang digital.Namun, di tengah simulakra, kegaduhan informasi, dan derasnya disinformasi, sebuah gerakan tandingan yang lebih rasional justru lahir dari rahim pers nasional.Ketika ruang maya dihujani berbagai informasi yang belum tentu terverifikasi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengambil peran sebagai salah satu jangkar kewarasan publik. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Firdaus, SMSI justru mengarahkan perhatian publik pada sebuah agenda substantif yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, yakni pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

 

Kehadiran para pegiat pers daerah di Jakarta pada momentum yang penuh dinamika tersebut menghadirkan dialektika demokrasi yang menarik.Ketika sebagian ruang publik dipenuhi desakan terhadap reformasi hukum—yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi—institusi pers justru memperkuat salah satu benteng stabilitas sosial melalui pendekatan dari unit pemerintahan paling elementer, yakni desa.Di tengah kondisi yang cukup genting tersebut, Prof. Harris Arthur Hedar, Ketua Dewan Pembinaan SMSI yang selama ini selalu membersamai berbagai gerak organisasi, tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

 

Namun dari tempat perawatannya, Prof. Harris Arthur Hedar tetap memberikan semangat kepada para pengurus dan anggota SMSI untuk terus bergerak menjalankan agenda organisasi.Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para pengurus dan anggota SMSI dari berbagai daerah untuk hadir di Jakarta. Kehadiran mereka bukan sekadar menghadiri sebuah agenda organisasi, tetapi juga mengirimkan pesan kepada publik bahwa Jakarta tetap berdiri tegak dan aktivitas demokrasi tetap berjalan.Agenda strategis tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Hashim Djojohadikusumo. Kehadiran mereka semakin menegaskan bahwa pers memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas ruang publik di tengah derasnya arus informasi digital.Setidaknya terdapat dua misi institusional yang dapat dibaca dari gerakan tersebut.

Pertama - Melawan disinformasi.-Pers nasional dituntut untuk menjadi penyedia informasi yang jernih, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas tersebut menjadi semakin penting ketika ruang digital dipenuhi informasi yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses verifikasi.Jurnalisme yang sehat harus mampu memastikan masyarakat tidak terseret ke dalam pusaran informasi palsu, provokasi, maupun polarisasi ekstrem yang berpotensi merusak kehidupan demokrasi.

 

Kedua - Menempatkan desa sebagai garda terdepan pembangunan dan pengawasan publik.Melalui Newsroom Jaga Desa, perhatian jurnalisme diarahkan lebih dekat ke akar rumput. Desa bukan sekadar objek pemberitaan, melainkan ruang strategis untuk mengawal transparansi anggaran, memberikan edukasi hukum, memperkuat literasi masyarakat, sekaligus mendorong pencegahan korupsi sejak tingkat paling bawah.

 

Langkah tersebut memiliki relevansi kuat dengan semangat pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat di daerah dan desa sebagai bagian penting dari agenda pemerataan pembangunan.Desa adalah tempat anggaran negara bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, semakin transparan pengelolaan pembangunan di desa, semakin besar pula peluang masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan.Pada akhirnya, ketika ruang digital terlalu sering memproduksi kecemasan, jurnalisme desa dapat hadir sebagai penyeimbang.

 

Bukan untuk membungkam kritik. Bukan pula untuk menjadi corong kekuasaan.Sebaliknya, jurnalisme yang sehat harus berdiri sebagai mata dan telinga masyarakat—mengabarkan fakta, menguji informasi, mengawasi kekuasaan, sekaligus menjaga agar demokrasi tidak kehilangan akal sehatnya.Dari desa, pers dapat merawat transparansi. Dari ruang digital, pers dapat melawan disinformasi. Dan dari keduanya, kita berharap lahir demokrasi yang bukan hanya gaduh dalam suara, tetapi juga matang dalam substansi. Sebab, menjaga kewarasan bangsa tidak selalu harus dimulai dari pusat kekuasaan. Kadang, ia justru harus dimulai dari beranda paling depan Republik Indonesia desa. *(GUNTA/SMSI )