PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Kamis
tanggal 6 Agustus 2026. Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai
Golkar Kabupaten Sukabumi, suhu politik internal kian memanas. Berakhirnya era
kepemimpinan Ketua DPD Golkar Kab Sukabumi Marwan Hamami yang seharusnya
menjadi momentum regenerasi justru dibayangi isu aklamasi yang dinilai
berpotensi “membunuh” ruang demokrasi kader.Di tengah dinamika tersebut,
Aktivis Pergerakan Cicurug sekaligus sesepuh Partai Golkar, JA Soebagiyo,
angkat suara keras. Ia menilai arah proses pergantian kepemimpinan mulai
menunjukkan gejala tidak sehat dan sarat kepentingan kelompok.
Dalam kesempatanya Aktivis Pergerakan Cicurug yang juga
sesepuh partai Golkar JA Soebagiyo memaparkan “Saya melihat adanya dorongan
wacana aklamasi yang muncul bahkan sebelum seluruh tahapan demokrasi internal
berjalan. Ini berbahaya, karena bisa memunculkan persepsi bahwa ruang kompetisi
kader sengaja dipersempit. Bahwa Musda bukan sekadar formalitas
organisasi, melainkan arena pertarungan gagasan, kapasitas, dan integritas
kader. Jika proses tersebut digiring menuju satu nama sejak awal, maka
substansi demokrasi internal Partai Golkar dipertaruhkan Jangan
sampai Musda berubah menjadi panggung legitimasi yang sudah ‘diatur’. Semua
kader yang punya kapasitas dan rekam jejak harus diberi ruang yang sama. Kalau
tidak, ini bukan demokrasi, tapi skenario.”Papar Soebagiyo kepada awak media.
Lebih jauh Soebagiyo menegaskan “ Saya juga mengkritik
keras maraknya klaim dukungan sepihak yang beredar di ruang publik. Ia menilai,
klaim tersebut lebih bernuansa propaganda daripada cerminan kekuatan riil di
internal partai.Kalau memang merasa kuat, buktikan di forum resmi Musda. Bukan
dengan membangun opini seolah-olah sudah menang sebelum bertanding. Ini
berpotensi memecah soliditas partai.Saya mengingatkan bahwa kekuatan Partai
Golkar selama ini lahir dari tradisi musyawarah dan kompetisi yang sehat, bukan
dari praktik penggiringan opini atau konsolidasi semu yang mengabaikan
mekanisme organisasi.Masa transisi pasca Marwan Hamami, merupakan ujian nyata
bagi kedewasaan politik kader Golkar Sukabumi. Jika tidak dikelola secara bijak
dan demokratis, maka potensi konflik dan fragmentasi di tubuh partai tidak bisa
dihindari.Jangan sampai proses ini meninggalkan luka politik. Saya punya
sejarah panjang di Golkar Sukabumi, dan saya tidak ingin melihat demokrasi
internal dirusak oleh kepentingan jangka pendek. Siapa pun yang terpilih harus
lahir dari proses yang bersih, terbuka, dan legitimate.”Tegasnya.
Saya pun mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan kader
agar tidak terjebak dalam manuver politik sesaat yang justru merusak fondasi
organisasi.Soliditas Golkar itu harga mati. Perbedaan pilihan itu biasa, tapi
memaksakan kehendak dengan cara-cara yang mencederai demokrasi adalah ancaman
serius. Musda ini bukan sekadar memilih ketua, tapi menentukan arah dan marwah
Partai Golkar Kabupaten Sukabumi ke depan.”Pungkas Soebagiyo. *(Pajar Rahayu)
