PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Kamis
tanggal 30 Juli 2026. Dinamika pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi
Utara (DOB KSU) kembali mencuat ke permukaan. Namun, bukan karena progres
konkret, melainkan manuver retorika yang dinilai kian kehilangan substansi.Presidium
Pemekaran DOB KSU yang dipimpin oleh Wakil Ketua Wibowo, bersama jajaran
pengurusnya, terpantau melakukan serangkaian pertemuan politik ke Komisi I
DPRD, Ketua DPC Partai Demokrat, hingga DPC Partai Gerindra. Agenda tersebut
diklaim sebagai bagian dari konsolidasi perjuangan pemekaran wilayah.
Namun di balik langkah tersebut, muncul sorotan tajam.
Secara legalitas, Presidium ini diduga belum memiliki kekuatan persyaratan adminitrasi yang baru ( Persyaratan masih yang lama ). Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Atas nama siapa
dan legitimasi apa mereka bergerak ....?
Di sisi lain, langkah-langkah yang dilakukan dinilai
kontradiktif dengan realitas kebijakan nasional. Pemerintah pusat hingga kini
masih memberlakukan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Artinya,
secara regulatif, ruang untuk realisasi DOB Sukabumi Utara masih tertutup
rapat.
Meski demikian, Presidium tetap menggulirkan wacana
lanjutan perjuangan. Bahkan, muncul dugaan bahwa aktivitas tersebut lebih
berorientasi pada upaya membuka peluang anggaran, khususnya melalui skema dana
hibah APBD Kabupaten Sukabumi.Ketua dari Forum Pemekaran Provinsi Jawa Barat pun "Bayu Risnandar " sempat bingung karena informasi dari pusat dan provinsi belum ada sinyal atau tanda tanda.
Kritik keras datang dari Ketua LSM BARAK, Agus TB, yang
juga dikenal sebagai aktivis dari Cicurug mengungkapkan “ Saya menilai arah
gerakan Presidium Pemekaran DOBKSU jauh dari representasi perjuangan akar
rumput.Paradigma Presidium Pemekaran DOB KSU saat ini belum mewakili aktivis
pergerakan dari Cicurug dan Cidahu. Cara berpikirnya masih sempit, cenderung
didominasi ego kedaerahan kelompok. Saya juga menyoroti minimnya progres nyata
yang dihasilkan.Presidium terkesan berjalan di tempat dan justru memunculkan
dugaan adanya kepentingan lain.Faktanya, sampai hari ini hanya jalan di tempat.
Bahkan muncul dugaan hanya untuk mencetak uang dari dana hibah APBD Kabupaten
Sukabumi.”Ungkapnya.
Lebih jauh, Agus menegaskan “Bahwa perjuangan pemekaran seharusnya dibangun dengan kerangka berpikir luas, inklusif, dan merangkul seluruh elemen, terutama para aktivis dari Cicurug dan Cidahu yang sejak awal menjadi bagian dari sejarah gerakan pemekaran Sukabumi Utara.Seharusnya mereka mengayomi dan mengajak seluruh elemen perjuangan. Jangan justru eksklusif dan elitis.Situasi ini menegaskan bahwa wacana DOB Sukabumi Utara kini tidak hanya menghadapi hambatan regulasi berupa moratorium, tetapi juga krisis kepercayaan publik daerah cicurug dan cidahu. Apalagi Ketua dari Forum Pemekaran Provinsi Jawa Barat pun "Bayu Risnandar "tidak mengetahui arah pergerakanya ”Tegas Agus *(GUNTA)
