Lingkar Kajian Kebangsaan Tolak Gelar Pahlawan untuk SOEHARTO Dan Soroti Kegagalan Moral dan Keadilan Sejarah

PATROLI SUKBUMI.CO.ID—Hari Senin tanggal 10 November 2025. Lingkar Kajian Kebangsaan (LKK) menggelar diskusi publik daring bertajuk "Diskusi Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto" malam ini, Minggu (9/11/2025), pukul 18.30 WIB. Diskusi ini hadir sebagai respons tegas atas wacana penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang dinilai dapat mencederai semangat Reformasi dan mengkhianati amanat keadilan sejarah.Acara ini menghadirkan dua pembicara kunci:

1.Fahmi Iss Wahyudy (Peneliti IPRC)

2.Bonnie Triyana (Anggota DPR RI Komisi 10, Fraksi PDI Perjuangan),

3. Septian Hidayat sebagi moderatori  

 

Dalam kesempatanya Fahmi Iss Wahyudy mengungkapkan “ Soeharto Tidak Layak Menjadi Pahlawan Nasional Karena Cacat Secara Kriteria.Mencermati gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang sangat masif , Lembaga Kajian Kebangsaan ( LKK ) menegaskan perlunya peninjauan ulang terhadap kelayakan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pahlawan sejati bukan hanya mereka yang membangun fisik bangsa, tetapi juga yang menjaga moral, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat. Tragedi kemanusiaan 1965–1966, korupsi sistemik, dan represi politik yang terjadi di bawah Soeharto menodai makna kepahlawanan. Bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan tanpa adanya pengakuan dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sama dengan bentuk ketidakadilan sejarah.“Tak ada rekonsiliasi tanpa kebenaran”.Ungkapnya.

Sementara itu Bonnie Triyana Anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi PDI Perjuangan,mengungkapkan “Mekanisme Pengangkatan Gelar Pahlawan Soeharto Cacat Prosuderal Dan Sarat Akan Kepentingan. Saya juga turut menolak usulan tersebut dengan menekankan pentingnya melihat luka.Jabatan presiden itu jabatan publik. Ia dipilih rakyat untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi. Kalau salah, ya harus dikritik. Kita harus mendesakralisasi jabatan publik, bukan melecehkannya, tetapi menempatkannya dalam konteks demokratis.Bahwa seorang pahlawan nasional seharusnya tidak memiliki 'CACAT' atau sejarah kelam yang secara fundamental mengurangi nilai-nilai perjuangannya. Saya mengingatkan bahwa krisis 1997-1998 membuktikan .Apa yang dibangun selama puluhan tahun itu hanya seperti raksasa berkaki lempung. Pahlawan sejati bukanlah dia yang membawa dampak kesengsaraan begitu banyak. Serta pengajuan gelar pahlawan soeharto yang tidak berasal dari suara akar rumput,dan tidak dari hasil diskusi panjang yang dilakukan secara ugal-ugalan dan diajukan begitu saja oleh Kementrian Sosial juga  menimbulkan sebuah polemik.”Ungkapnya.

 

Menurut Alasan Penolakan LKK :

Berdasarkan kajian mendalam dan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil, Lingkar Kajian Kebangsaan secara tegas menolak pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dengan alasan utama:

1.Pelanggaran Berat HAM yang Belum Terselesaikan: Adanya catatan kelam tragedi kemanusiaan yang sistematis pada masa Orde Baru.

2.KKN yang Sistematis: Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masif dan terstruktur yang menghancurkan fondasi ekonomi berdikari. KKN yang Sistematis: Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masif dan terstruktur yang menghancurkan fondasi ekonomi berdikari.

3.Pengkhianatan Ideologi: Soeharto dinilai menyimpang dari nasionalisme kerakyatan Bung Karno dan menghancurkan semangat Trisakti.

4.Anti-Demokrasi dan Pembungkaman: Rezim Orde Baru adalah simbol penindasan rakyat, pembungkaman kebebasan pers, dan manipulasi sejarah (De-Soekarnoisasi).

Lingkar Kajian Kebangsaan (LKK) mendesak pemerintah untuk mencabut usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. LKK menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal dan menolak segala upaya pemutihan sejarah yang mengaburkan penderitaan rakyat Indonesia.*(GUNTA)