PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Jum,at
tanggal 26 September 2025. Dari Data perbandingan pembagian dana
bonus produksi dari PT Star Energy Geothermal Gunung Salak menuai sorotan
publik, khususnya masyarakat lingkar proyek panas bumi. Informasi yang beredar
di berbagai grup WhatsApp pada Kamis (25/9/2025) memperlihatkan adanya ketidak seimbangan yang
sangat mencolok antara desa-desa penerima dana di Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Sukabumi.
Perbandingan Angka dari Kabupaten Bogor vs Kabupaten Sukabumi
Berdasarkan lampiran keputusan Bupati Bogor, sebanyak 15 desa di Kecamatan Pamijahan memperoleh dana bonus produksi dengan total Rp,-13,79 Miliar. Rinciannya, empat desa menerima sekitar Rp1,17 miliar per desa, sedangkan sebelas desa lainnya mendapat Rp,-827 juta per desa.Sementara itu, menurut keputusan Bupati Sukabumi, 13 desa di Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal hanya menerima total Rp,-4 Miliar. Setiap desa rata-rata memperoleh Rp,-307 juta.Dengan demikian, desa-desa di Bogor rata-rata menikmati bonus sekitar Rp,-919 juta per desa, sedangkan desa di Sukabumi hanya Rp,-307 juta. Pertanyaanya apakah ini sudah menjadikan Soal Keadilan.
Perbedaan signifikan ini menimbulkan tanda tanya di
masyarakat Sukabumi. Masyarakat mempertanyakan mengapa desa-desa yang sama-sama
terdampak aktivitas eksploitasi panas bumi justru mendapat alokasi dana yang
jauh lebih kecil.Bukan soal iri, tapi soal keadilan dan transparansi. Kami
sama-sama berada di lingkar proyek panas bumi, sudah seharusnya pemerintah
daerah memperjuangkan hak masyarakat secara proporsional.”Ungkap salah seorang
tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Kritik Santun untuk Pemda Sukabumi
Baik Pemkab Bogor maupun Sukabumi sama-sama menerbitkan
keputusan resmi terkait pembagian bonus produksi tahun 2025. Namun, perbedaan
angka yang cukup mencolok ini dinilai memerlukan penjelasan terbuka dari pihak
terkait, baik pemerintah daerah maupun perusahaan.Pengamat kebijakan publik
menilai, Pemda Sukabumi tidak boleh tinggal diam. Mekanisme pembagian bonus,
regulasi yang mendasarinya, serta posisi tawar daerah harus dijelaskan secara
transparan. Hal ini penting agar masyarakat lingkar proyek benar-benar merasakan
manfaat dari keberadaan energi panas bumi yang telah puluhan tahun
dieksploitasi.
Penutup
Kritik yang muncul bukanlah untuk menyalahkan pihak
tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawalan publik agar prinsip keadilan,
akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan utama dalam
pengelolaan sumber daya energi.Selisih pembagian dana bonus antara Bogor dan
Sukabumi hendaknya menjadi bahan evaluasi bersama. Harapan publik sederhana:
jangan sampai daerah yang turut menanggung dampak proyek justru hanya menjadi
penonton dalam pembagian hasilnya. *(GUNTA)
