PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025.Program Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang seharusnya dijalankan dengan pola swakelola diduga terselubung dialihkan menjadi pola kontraktual di SMP Negeri 3 Cicurug, Kabupaten Sukabum.SMP Negeri 3 Cicurug ini telah mendapatkan bantuan APBN untuk “Proyek revitalisasi gedung SMP Negeri 3 Cicurug “ dengan Pagu APBN tahun 2025 sebesar Rp 2.720.208.676,51
Sementara pemerhati Pendidikan Sukabumi LSM Simba Indonesia (Solidaritas Insan Membangun Bangsa ) Zefry yang juga Sekjen DPD Jawa Barat mengatakan “Hasil investigasi dan temuan di lapangan mengindikasikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pendidikan yang seharusnya dikelola secara langsung oleh pihak sekolah bersama tim panitia, justru melibatkan pihak ketiga dengan pola kontrak yang dilakukan olek oknum yang berinisial U dan ENHAB yang diperoleh dari Disdik Kab Sukabumi yang berinisial Z. Praktik tersebut dianggap menyalahi aturan teknis pengadaan melalui SIPLah yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).”Ungkapnya.
Lebih lanjut Zefry menambahkan “Prinsip SIPLah adalah swakelola, di mana sekolah melakukan perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan. Namun fakta yang muncul, ada dugaan praktik kontraktual yang ditutupi. Hal ini rawan membuka ruang penyimpangan anggaran.Seperti diketahui, SIPLah merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Jika praktik kontraktual benar terjadi, maka transparansi yang diharapkan justru bisa berbalik menjadi celah manipulasi.Kami meminta agar Dinas Pendidikan maupun Inspektorat Kabupaten Sukabumi turun tangan. Jangan sampai praktik seperti ini menjadi kebiasaan dan merugikan dunia Pendidikan.Tegasnya.
Ditempat yang berbeda Direktur LSM LATAS Sukabumi Fery Permana.SH.MH mengungkapkan “Program Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang seharusnya dijalankan dengan prinsip swakelola diduga kuat dipelintir menjadi pola kontraktual terselubung di SMP Negeri 3 Cicurug, Kabupaten Sukabumi.Hasil penelusuran tim menemukan adanya indikasi bahwa pengadaan barang/jasa melalui SIPLah yang dibiayai dari Dana APBN tidak sepenuhnya dikelola sekolah. Sebaliknya, terdapat praktik keterlibatan pihak ketiga dengan sistem kontrak yang dikamuflase seolah-olah dijalankan secara swakelola.Ini jelas bentuk penyimpangan. SIPLah dibuat untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian sekolah. Tetapi kalau praktiknya diserahkan pada kontraktor, sama saja mematikan prinsip dasar SIPLah. “Ungkap Fery Permana.
Lebih jauh, Fery menegaskan “Bahwa pola semacam ini membuka ruang korupsi. Dengan skema kontraktual yang ditutupi, rawan terjadi mark up harga, pengadaan fiktif, hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban.Ini modus lama. Dikemas seakan swakelola, padahal kenyataannya kontrak. Kalau dibiarkan, sekolah hanya jadi stempel, sedangkan praktik korupsi berjalan mulus di balik meja.Program SIPLah sendiri sejatinya dirancang Kemendikbudristek agar sekolah lebih leluasa mengelola kebutuhan dengan vendor resmi yang terintegrasi dalam sistem. Namun, pola kontraktual terselubung yang terjadi di SMPN 3 Cicurug justru menjadikan SIPLah kehilangan roh transparansinya. Saya menilai pola seperti ini adalah modus lama yang dibungkus sistem baru. Vendor lokal atau pihak ketiga disebut-sebut menggunakan “Bendera sekolah” untuk mengeruk keuntungan.Kami tidak mau pendidikan dijadikan ladang bancakan. Kalau terbukti, kepala sekolah dan pihak yang bermain harus diproses hukum. Dana APBN itu uang rakyat, bukan untuk dikorupsi,” Tegas aktivis LATAS Sukabumi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMPN 3 Cicurug maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program SIPLah tersebut. *(GUNTA)
