PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Kamis
tanggal 9 Oktober 2025. Pelantikan dan rotasi sejumlah pejabat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menuai sorotan dari Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sukabumi. Partai
tersebut menegaskan bahwa rotasi jabatan jangan hanya menjadi seremonial
pergantian posisi, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Dalam kesempatanya Ketua DPD PSI Kabupaten Sukabumi, Dede
Latif, mengungkapkan “Bahwa pejabat yang baru dilantik harus memahami arah
kebijakan serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Saya menilai, pemahaman
itu merupakan kunci agar setiap kebijakan daerah berjalan searah dengan tujuan Pembangunan.Pejabat
yang menduduki posisi strategis seperti eselon II dan III harus mampu
menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang konkret
dan terukur. Jangan sampai jabatan hanya jadi formalitas tanpa memahami arah
kepemimpinan.”Ungkap Dede usai pelantikan.
Lebih lanjut Dede menambahkan “ PSI juga menyoroti adanya
beberapa kepala dinas yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi menghambat kinerja instansi dan berdampak
pada pelayanan publik.Banyak dinas teknis seperti Pekerjaan Umum, Koperasi dan Ketahan
Pangan diisi oleh orang-orang yang kurang relevan dengan kompetensinya.
Seharusnya penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kapasitas dan keilmuan,
bukan sekadar kedekatan.PSI meminta Pemkab Sukabumi untuk melakukan evaluasi
menyeluruh terhadap pejabat yang baru dilantik. Evaluasi tersebut dinilai
penting untuk memastikan efektivitas kerja birokrasi dan keselarasan dengan
visi pembangunan daerah.Kami berharap rotasi ini tidak hanya bersifat
administratif, tapi menjadi momentum perbaikan birokrasi. Pejabat yang duduk di
kursi strategis harus kompeten, memahami tupoksi, dan benar-benar punya
komitmen melayani masyarakat.Dengan sorotan ini, PSI berharap reformasi
birokrasi di Kabupaten Sukabumi tidak sekadar menjadi wacana, melainkan langkah
nyata menuju pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi
pada kepentingan rakyat.”Tambahnya.*(GUNTA)
