PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Senin
tanggl 30 Juni 2025. bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi,
telah dilaksanakan kegiatan Penerangan Hukum dalam rangka Program Jaksa Garda
Desa (JAGA DESA). (Kejari) Kejaksaan Negeri Sukabumi terus mendorong penguatan
kesadaran hukum di tingkat desa melalui program Jaksa Garda Desa. Inisiatif ini
merupakan implementasi dari Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan membangun kesadaran hukum
masyarakat desa.
Dalam kesempatanya Kepala Seksi Intelijen Kejari Sukabumi,
Fahmi Rachman, menjelaskan “ Bahwsanya Program Jaksa Garda Desa hadir sejalan
dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai garda
terdepan dalam pelayanan masyarakat. Menurutnya, desa harus dijaga dan dibangun
dengan tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan berintegritas.Banyak
persoalan hukum di desa bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat serta
perangkat desa terhadap aturan hukum, khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD). Tak jarang, hal ini berujung pada proses hukum di pengadilan. “Ungkap
Fahmi.Kepada para awak media.
Lebih lanjut Fahmi menambahkan “Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Kejaksaan menghadirkan program Jaksa Garda Desa sebagai sarana edukasi, pendampingan hukum, serta penyelesaian sengketa. Program ini mengedepankan penyelesaian secara Restorative Justice (RJ) atas berbagai persoalan seperti pencurian ringan, perkelahian, hingga kekeliruan administratif yang terjadi di tingkat desa.Tak hanya itu, Kejari Sukabumi juga tengah mengembangkan pemanfaatan aplikasi Jaga Desa yang memudahkan masyarakat mengakses informasi hukum, melaporkan permasalahan, hingga berkonsultasi langsung mengenai isu hukum desa.Jaksa Garda Desa bertujuan membangun harmonisasi sosial, mencegah konflik akibat ketidaktahuan hukum, serta memastikan pembangunan desa tetap berjalan optimal dan bersih dari praktik koruptif.Saya berharap melalui program ini, masyarakat desa di wilayah Sukabumi akan lebih memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta terbentuk budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan.Desa itu fondasi. Jika desa aman dan kuat secara hukum, maka daerah dan negara pun akan berdiri kokoh.”Tambahnya. *(GUNTA)
