PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 bertempat dilokasi Kantor Dinas Perhubungan Kab-Subumi di Cikembar. Ratusan pengemudi truk yang tergabung Sukabumi Ngahiji menggelar aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang Over Dimension Over Load (RUU ODOL) di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) ,Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.Aksi damai dijaga aparat kepolisian dari berbagai sektor wilayah hukum di Kabupaten Sukabumi. Para sopir datang dengan mengendarai truk dan membentangkan berbagai tulisan penolakan terhadap RUU ODOL, seperti “Menolak ODOL” dan “Kami Pengemudi Indonesia Akan Terus Turun ke Jalan”.
Dalam kesempatanya Koordinator lapangan aksi, Windi Wisana dalam orasinya menyampaikan”Bahwsanya aturan dalam RUU ODOL sangat memberatkan para pengemudi. Ia menyoroti potensi denda dan sanksi pidana yang dianggap tidak sebanding dengan pendapatan sopir. Dengan adanya denda yang membengkak, gaji kita tidak sebanding dengan perekonomian saat ini. Ayo kita berjuang bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi ini.Saya juga menambahkan jika RUU ODOL disahkan, banyak sopir yang terancam dipenjara hingga dua bulan, serta denda maksimal mencapai Rp2 juta. Sementara, untuk pelanggaran over dimensi oleh pengusaha transportasi, denda bisa mencapai Rp24 juta dengan ancaman hukuman dua tahun penjara.Tuntutan kami jelas, kalau negara ini memang sudah siap dengan perekonomian masyarakat bawah, silakan terapkan. Tapi kalau dipaksakan, kebijakan ini akan berdampak luas terhadap ekonomi rakyat, terutama para pelaku logistik.”Ungkapnya.
Sementara itu Usai gelaran aksi damai di halaman kantor
Dinas Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Budianto
menyampaikan “Bahwsanya para sopir truk menyuarakan aspirasi terkait regulasi
Over Dimensi dan Overload (ODOL) yang dinilai memberatkan pengemudi.Kami sudah
memberikan penjelasan dan mereka menerima hal itu. Namun, untuk poin-poin yang
belum bisa kami jawab, besok akan kami bawa dan sampaikan pada rapat di Bandung.Para
sopir truk meminta adanya transparansi dan kesetaraan hukum dalam penerapan
aturan ODOL.Kalau denda langsung dibebankan kepada sopir, mereka tidak akan
mampu membayar. Oleh karena itu, kami akan mengusulkan sosialisasi lanjutan
dalam rapat di Bandung.”Ungkapnya.*(GUNTA)
.jpeg)
