PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Selasa
tanggal 7April 2026. Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M.,
resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800.1-11/3233-BKPSDM/2026 tentang
Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukabumi. Surat edaran tersebut telah ditandatangani pada 1 April
2026 dan mulai diberlakukan secara efektif.
Dalam kebijakan tersebut, Bupati Asep Japar menerangkan “
Bahwa penetapan penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat.
Kebijakan ini bukan merupakan hari libur, melainkan pola kerja dari rumah yang
bertujuan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM), mengurangi mobilitas, serta
meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas layanan berbasis digital.WFH setiap
hari Jumat merupakan bagian dari transformasi budaya kerja modern. ASN tetap
bekerja dari rumah masing-masing, dengan kinerja yang dipantau secara digital
dan terukur.”Ujar Bupati Asep Japar.
Lebih lanjut Bupati Asep Japar menambahkan “ Bahwa
kebijakan ini juga bertujuan mendukung efisiensi energi serta percepatan
implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). ASN diarahkan
untuk melaksanakan tugas administratif, rapat virtual, serta pelayanan publik
berbasis aplikasi dari tempat tinggal masing-masing.Namun demikian, penerapan
WFH ini tidak berlaku bagi sektor vital dan layanan publik langsung, seperti
bidang kesehatan dan keamanan, yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna
menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.Saya juga menegaskan bahwa
pelaksanaan WFH harus dilakukan dari domisili masing-masing, bukan dari lokasi
lain seperti tempat wisata. Selain itu, ASN diimbau untuk mengurangi penggunaan
kendaraan berbahan bakar fosil, serta mendorong pemanfaatan transportasi umum
atau kendaraan listrik apabila tetap diperlukan mobilitas.
Untuk sektor swasta, kebijakan ini bersifat imbauan agar
dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, khususnya bagi pekerjaan yang
tidak memerlukan tatap muka secara langsung.Adapun kebijakan ini memiliki
landasan hukum yang kuat, di antaranya:
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4.Surat Edaran Menteri PAN-RB terkait penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka peningkatan kinerja dan efisiensi birokrasi.
Dengan diterapkannya kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten
Sukabumi berharap terciptanya pola kerja yang lebih adaptif, efisien, serta
selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik di era
digital”Pungkasnya. *(GUNTA)
.
