Gaji Fantastis Di Tengah Efisiensi Anggaran , SPPI KMP Jadi Mewah Saat Rakyat Diminta Hemat

PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Minggu tanggal 26 April 2026. Di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah sebagai respons terhadap tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, publik justru dihadapkan pada beredarnya informasi terkait struktur gaji dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada Koperasi Merah Putih (KMP) tahun 2026 yang dinilai cukup “MENGGIURKAN”.Sebuah tabel yang beredar luas memperlihatkan estimasi penghasilan sejumlah posisi strategis dalam program tersebut, dengan angka yang terbilang tinggi untuk ukuran kelembagaan berbasis koperasi di tingkat daerah. Posisi Manajer Utama di tingkat pusat, misalnya, disebut memiliki gaji pokok sekitar Rp,-15.500.000 per bulan dengan tambahan tunjangan kinerja Rp,-7.500.000. Jika diakumulasikan, total penghasilan jabatan ini dapat menembus angka lebih dari Rp,-23 juta per bulan.

 

Tak kalah mencolok, posisi Manajer Wilayah diperkirakan menerima gaji pokok Rp,-10.200.000 ditambah tunjangan Rp,-4.800.000, sehingga totalnya berkisar Rp,-15 juta per bulan. Sementara itu, di level operasional, Manajer Cabang disebut memperoleh Rp,-7.500.000 dengan tambahan Rp,-2.500.000, dan Asisten Manajer sekitar Rp,-5.500.000 dengan tunjangan Rp,-1.500.000.Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Di saat berbagai sektor diminta melakukan penghematan, bahkan tidak sedikit program pembangunan yang harus dipangkas atau ditunda, angka-angka dalam tabel tersebut justru terkesan kontras dengan semangat efisiensi yang tengah didorong negara.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Samsul Bahri, menegaskan “Bahwa pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi yang beredar tersebut.Terkait poster tabel gaji itu, kami belum bisa memastikan kebenarannya. Tentunya ada pihak yang lebih berwenang untuk menyampaikan secara resmi.Bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan keberlanjutan dan sinergi antara program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini telah berjalan.Sinergi KDMP dengan BUMDes menjadi harapan kami, agar BUMDes tetap berkembang dan dapat menjadi mitra strategis koperasi di setiap desa.”Jelasnya.Kepada para awak media.

 

Lebih lanjut Samsul Bahri menambahkan “ Saya juga mengakui adanya potensi tumpang tindih peran kelembagaan, namun menegaskan bahwa hal tersebut akan dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di tingkat desa.Kami akan mengkaji pola kerja sama yang tepat agar tercipta hubungan simbiosis mutualisme antara BUMDes dan KDMP. Yang terpenting adalah dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.Di tengah dinamika ini, publik menunggu kejelasan resmi dari pemerintah pusat terkait validitas informasi tersebut, sekaligus berharap agar setiap program pembangunan tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan selaras dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang digaungkan.”Pungkasnya .*(GUNTA)