Ribuan Guru Honorer Kab-Sukabumi Aksi DemoTuntut Status PPPK Penuh Waktu di Gedung DPRD Kab -Sukabumi

PATROLI SUKABUMI.CO.ID-- Hari Kamis tanggal 30 January 2025bertempat dilokasi Gedung DPRD Kab Sukabumi di Jawaway Pelabuhan Ratu. Ribuan guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi Mereka menuntut kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu bagi guru honorer kategori R3.

Dari pantauan awak media di lapangan, ribuan guru meneriakkan tuntutan mereka agar status PPPK paruh waktu yang telah mereka peroleh diubah menjadi penuh waktu. Ratusan aparat gabungan berjaga ketat di depan gerbang DPRD Kabupaten Sukabumi guna mengamankan jalannya aksi tuntutan Guru Honorer.

Dalam kesempatanya disela orasinya Koordinator aksi, Deril Sukma, mengatakan “ Bahwa ribuan guru honorer yang tergabung dalam aksi ini berasal dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian mereka sebagai PPPK penuh waktu.Seharusnya, status R3 ini ditetapkan sebagai PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu. Hari ini sekitar 2.500 guru turun ke jalan, dan masih banyak rekan-rekan yang dalam perjalanan menuju lokasi aksi. Kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Sukabumi mengenai status PPPK paruh waktu sangat minim dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, aksi serupa juga berlangsung di beberapa daerah lain di Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan bersama.Kami menuntut keadilan. Jangan sampai kebijakan di Kabupaten Sukabumi merugikan para guru honorer. Kami juga meminta agar tahap rekrutmen berikutnya tidak dipersulit oleh pemerintah daerah”Ungkap Deril kepada awak media.

Lebih lanjut Deril menambahkan “Selain itu, para guru honorer menyoroti ketersediaan anggaran di Kabupaten Sukabumi yang mereka yakini cukup untuk menggaji guru honorer sebagai PPPK penuh waktu.Ada sekitar 6.000 guru honorer di Kabupaten Sukabumi yang harus diprioritaskan menjadi PPPK penuh waktu. Untuk tahap pertama, Kabupaten Sukabumi hanya mendapatkan 800 kuota, dan kami berharap tahap kedua bisa lebih dari 5.000 kuota. Saya juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para guru honorer siap melakukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar.Jika tuntutan kami diabaikan, kami tidak akan tinggal diam. Bila perlu, kami akan menduduki gedung DPRD. Jika pada 3 dan 4 Februari nanti masih belum ada kepastian, kami akan membawa aksi ini ke tingkat nasional.”Tambah Deril.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan “Bahwa pihaknya akan berupaya memperjuangkan aspirasi para guru honorer. Hal itu disampaikan di depan puluhan perwakilan peserta aksi damai dalam audiensi di Ruang Bamus. Dalam kesempatan itu, hadir pula Komisi II dan IV, BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan unsur Pemkab Sukabumi lainnya.DPRD akan menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat, karena kewenangan kebijakan berada di Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Kami juga akan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi PPPK ke depan, termasuk untuk tenaga guru.Terkait penggajian guru honorer R3.Saya menjelaskan bahwa saat ini masih mengikuti aturan yang ada, di mana sebagian besar pendanaan masih berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, DPRD akan mengusahakan agar formasi dan anggaran ke depan dapat mengakomodasi guru honorer agar mendapatkan status yang lebih jelas.”Ungkapnya *(GUNTA)