PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Jum,at tanggal 7 Agustus 2026. Dinamika internal DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi menjelang penentuan kepemimpinan baru terus menyedot perhatian. Skema aklamasi yang kerap dijadikan jalan kompromi politik ditegaskan tidak boleh mengangkangi etika organisasi serta menutup ruang gagasan kader-kader potensial.Penegasan tersebut mencuat di tengah menghangatnya wacana penetapan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Aklamasi sebagai bentuk musyawarah mufakat memang diakui sebagai tradisi politik yang lazim, namun harus ditempuh melalui proses yang transparan, demokratis, serta memenuhi kriteria ideal kepemimpinan.
Dalam keterangannya, Aktivis Pergerakan Cicurug yang juga
sesepuh Partai Golkar, JA Soebagiyo, mengatakan “Bahwa Musyawarah Daerah
(Musda) harus membuka ruang seluas-luasnya bagi kader kompeten.Musda Partai
Golkar harus membuka ruang bagi kader yang kompeten. Mekanisme musyawarah
jangan dijadikan alat untuk menutup pintu bagi figur-figur yang memiliki
kapasitas. Seluruh kader potensial yang memenuhi syarat administrasi dan
kriteria ideologis wajib diberikan panggung yang setara untuk menyampaikan
visi, misi, serta gagasan strategis dalam membesarkan partai ke depan.Langkah
yang paling mendasar adalah membuka pendaftaran resmi bakal calon ketua sebelum
berbicara soal kesepakatan.Tidak ada yang salah dengan aklamasi selama
mekanismenya sah dan terhormat. Namun harus ada etika, prosedur, dan kriteria
yang jelas. Buka dulu pendaftaran resmi. Berikan kesempatan kepada kader-kader
kompeten untuk menyampaikan gagasan serta ide politik mereka.”Ujarnya.
Lebih lanjut, JA Soebagiyo menegaskan “Saya menekankan
bahwa pemikiran para kader sangat krusial untuk menguji kesiapan calon
pemimpin, terutama dalam menghadapi tantangan politik daerah, pembinaan
konstituen, hingga pemenangan pemilu mendatang.Proses penetapan kepemimpinan
wajib berjalan sesuai regulasi internal partai. Tahapan pendaftaran bakal calon
harus menjadi pintu masuk utama sebelum munculnya kesepakatan atau kompromi
politik.Musyawarah untuk mencapai mufakat harus digelar dalam forum resmi
organisasi, setelah tahapan pendaftaran dibuka secara transparan kepada seluruh
pemegang hak suara. Jangan sampai kesepakatan justru mendahului tahapan resmi.
Buka dulu pendaftarannya, biarkan para kandidat menyampaikan gagasannya, baru
kemudian dicari titik temu. Dengan begitu, aklamasi yang dihasilkan memiliki
legitimasi moral dan politik yang kuat.”Tegasnya
Saya juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah Partai Golkar dengan menjunjung tinggi etika dan kriteria kepemimpinan. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga iklim demokrasi internal partai tetap sehat dan kondusif.Langkah tersebut sekaligus menjadi pendidikan politik bagi kader dan masyarakat bahwa konsolidasi partai harus dibangun di atas pertarungan gagasan, bukan sekadar manuver pragmatis. Dengan terbukanya ruang penyampaian ide secara fair dalam forum resmi, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi—baik melalui pemungutan suara maupun aklamasi—akan memiliki legitimasi kuat dan dukungan solid untuk membawa partai melangkah lebih maju.”Pungaksnya. *(PAJAR RAHAYU
