Diduga Golkar Kab Sukabumi Tampak Elegan Di Depan Solid, Internal Tersimpan Retakan Balik Pohon Beringinya

PATROLI SUKABUMI.CO.ID -- Hari senin tanggal 29 Juni 2026. Di partai politik, kata “KAWAN” itu sering cuma jeda napas—habis itu kembali jadi “LAWAN”. Namanya juga “DINAMIKA” hari ini rangkul, besok sikut. Itulah yg terjadi saat ini di Partai Golkar menjelang perhelatan siapa yg akan menjadi KETUA DPD GOLKAR KAB SUKABUMI. GOLKAR Kab Sukabumi menanti seorang RAKSA WIWAHA ( pelindung / penjaga pembebasan dari kesulitan  ) dari Kab Sukabumi yang masih tidur panjang belum mau tampil kepermukaan

Teka-teki mengenai siapa yang akan menjadi nakhoda baru Partai Golkar Kabupaten Sukabumi akhirnya terjawab. Melalui Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Nomor: SKEP-05/GOLKAR/VI/2026, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD resmi diserahkan kepada H. Tubagus Mulyana Syahrudin, menggantikan Dr. Deden Nasihin yang masa jabatannya telah berakhir.

 

Secara administratif, pergantian ini tampak sebagai proses yang wajar. Namun di balik keputusan tersebut, muncul tanda tanya yang tak sederhana. Untuk kedua kalinya, Golkar Sukabumi kembali “Dipercayakan” kepada figur dari luar daerah—kali ini dari Cianjur. Sebuah pilihan yang, di satu sisi menunjukkan kehati-hatian, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan: apakah benar tidak ada kader lokal yang dinilai cukup mampu menakhodai partai sebesar Golkar di Sukabumi…?

Tubagus Mulyana sendiri bukan sosok sembarangan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Cianjur periode 2021–2024 dan kini memimpin DPD II Golkar Kabupaten Cianjur. Rekam jejaknya dinilai mumpuni. Namun tetap saja, keputusan “Impor Kepemimpinan” ini memberi kesan bahwa persoalan di internal Golkar Sukabumi bukan sekadar pergantian biasa.

 

Retakan yang Tak Lagi Tertutup Rapi

Informasi yang dihimpun dari Grup Media SMSI Sukabumi Raya menyebutkan “, Dinamika di tubuh Golkar Sukabumi masih menyisakan sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya tuntas. Pergantian Plt kali ini disebut bukan hanya soal habis masa jabatan, melainkan juga bagian dari upaya meredam “Sumbatan” politik yang belum terurai.Seorang sumber internal di DPD Golkar Jawa Barat mengakui, secara formal pergantian ini memang bersifat administratif. Namun secara substansi, ada dinamika yang belum sepenuhnya selesai.Kalau dibilang murni karena masa jabatan habis, itu benar secara aturan. Tapi di internal, ini sinyal bahwa masih ada hal-hal yang belum clear di Golkar Sukabumi.

Situasi ini semakin menguatkan dugaan adanya friksi di tingkat elite maupun akar rumput. Nama-nama kader lokal seperti Asep Japar dan Budi Azhar Mutawali sebenarnya dinilai memiliki kapasitas. Namun dalam konteks saat ini, penunjukan figur eksternal justru dipilih sebagai opsi “Penengah”.Di Bawah Kendali Ketat publik kini menunggu, apakah tangan dingin mantan Wakil Bupati Cianjur ini mampu menyatukan kembali potongan-potongan yang sempat retak di tubuh Golkar Sukabumi. Atau sebaliknya, dinamika yang selama ini tersimpan rapi justru akan semakin terbuka menjelang Musda.

 

Yang jelas, di balik tampilan organisasi yang tetap terlihat solid dari luar, dinamika internal Golkar Sukabumi tampaknya masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai.Sebagai wilayah dengan tensi politik yang cukup tinggi, Golkar Sukabumi tampaknya tidak ingin mengambil risiko. Kehadiran Plt dari luar daerah seolah menjadi strategi untuk meredam ego faksi yang dinilai masih tajam.Kalau kader lokal yang ditunjuk saat ini, dikhawatirkan gesekan justru makin kuat. Makanya figur seperti Kang Tubagus diturunkan. Tugasnya jelas: merapikan ke dalam, menyatukan kembali, dan menyiapkan Musda.” Nara sumber SMSI Sukabumi Raya.

 

Hal ini juga diperkuat dengan isi Surat Keputusan yang memberikan mandat besar sekaligus batasan ketat. Tubagus Mulyana tidak hanya menjalankan roda organisasi, tetapi juga wajib mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua definitif.Menariknya, dalam poin lain ditegaskan bahwa keputusan strategis, khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian pengurus kecamatan, harus mendapat persetujuan tertulis dari DPD Golkar Jawa Barat. Sebuah mekanisme yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali organisasi kini berada dalam pengawasan penuh tingkat provinsi.Kursi Panas dan Ujian Kepemimpinan dengan waktu yang terbatas menuju akhir masa bakti, posisi yang kini diduduki Tubagus Mulyana bukan sekadar jabatan sementara. Ini adalah “Kursi Panas” yang sarat kepentingan, dinamika, dan potensi konflik..* (GUNTA/SMSI )