Diduga Skandal Proyek Dinas Pertanian Kab Sukabumi Di Ciambar, Spek Diduga Menyimpang, Material Bekas Terpakai,PEKAT IB Desak Proses Hukum

PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Rabu tanggl 3 Desember 2025. Proyek yang berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi di lokasi Desa Ginanjar. Kp .Awilega RT  03/ RW 08. Kecamatan Ciambar.Diduga bermasalah dari Spektek dan RAB nya.Proyek ini Swakelola dan dikerjkan oleh Poktan Kelompok Tani Jaya Mukti . Hasil investigasi  dan pantauan Patroli Sukabumi Temuan dan fakta dilapangan :

1.Drainase tidak sesuai dengan gambar tehnik ( Spek Tek ) Ketinggian Kedalamanya .

2 . Menggunakan bahan material batu bekas ( Daur Ulang )

3 .Kwalitas pasir tidak sesuai RAB ( Pasir Cimangkok ) Jadi Pasir Kwalitas murahan.

 

Dalam keteranganya Dinas Pertanian melalui Kabid Gilar menerangkan “ Hasil dari laporan consultan pengawas dilapangan dari pengecekan melaporakan

1. Dimensi saluran sudah sesuai dengan perencanaan.

2. Pasir yang digunakan mempunyai kadar lumpur dibawah 6% secara visual terlihat berupa butiran dan memiliki tekstur halus (masuk kriteria pasir kali yang bisa digunakan dengan metode pengujian secara sederhana).

3. Batu belah hasil bongkaran saluran eksisting dipakai kembali tetapi tidak dihitung kedalam pekerjaan.Hanya dihitung pemasangannya saja sesuai arahan pengawas lapangan. “Ungkapnya.

Sementara itu Organisasi Massa Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Ormas PEKAT-IB (Pembela Kesatuan Tanah Air - Indonesia Bersatu) DPD Kabupaten Sukabumi, Zefry mengatakan “ Ini Bukan Sekadar Kesalahan Teknis, Harus Ada Penegakan Hukum. PEKAT IB memandang temuan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi mengarah pada dugaan pelanggaran hukum karena berpotensi merugikan keuangan negara. Setiap proyek APBD wajib tunduk pada spesifikasi teknis dan RAB. Bila faktanya di lapangan ditemukan penggunaan material bekas, kwalitas pasir tidak sesuai,(Harus diuji lab ) serta dimensi pekerjaan yang tidak memenuhi gambar teknis, maka itu adalah indikasi kuat penyimpangan anggaran.”Ungkapnya.

Lebih lanjut Zefry menambahkan” Kami mendesak Aparat Penegak Hukum segera turun melakukan audit investigatif. Jangan ada pembenaran sepihak dari dinas teknis hanya dengan mengandalkan laporan konsultan pengawas. Negara tidak boleh dirugikan oleh praktik manipulasi spek. Jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka itu harus diproses sesuai ketentuan UU Tipikor. PEKAT IB akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara independen, tidak hanya mengandalkan laporan pengawas proyek. Masyarakat berharap proyek yang menggunakan anggaran negara dikerjakan dengan standar yang benar dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan poktan. Saya juga meminta  Patroli Sukabumi akan terus melakukan pemantauan dan memberitakan perkembangan selanjutnya terkait proyek ini.”Tambahnya. *(GUNTA)