terkini

Di Mana Pengawasan Pemkab Sukabumi Terhadap Rokok Ilegal Dan Pengeboran Air Tanah – Sama-Sama Berpotensi Melanggar Hukum

Patroli Sukabumi
, Sabtu, November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-22T01:16:33Z



Oleh Tim Patroli Sukabumi.CO.ID dan SMSI Sukabumi Raya


PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Minggu tanggal 22 November 2026. Dua praktik berbeda, tetapi memiliki persoalan hukum yang serupa di lingkup Pemkab Sukabumi.Dalam perspektif hukum, peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan kegiatan pengeboran serta pengambilan air tanah tanpa izin atau tanpa memenuhi kewajiban pajak daerah merupakan dua persoalan berbeda yang memiliki titik persamaan.Keduanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajiban administrasi, pengawasan pemerintah, serta potensi hilangnya penerimaan negara maupun pendapatan asli daerah (PAD).

 

Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada objek hukum yang dilanggar, jenis kewajiban, serta pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Persamaan dari Perspektif Hukum, Sama-sama berkaitan dengan kewajiban kepada negara

1. Pada persoalan rokok ilegal, kewajiban yang harus dipenuhi adalah cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.Rokok yang memenuhi kategori pelanggaran, seperti rokok tanpa dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sementara itu, dalam kegiatan pengambilan air tanah, terdapat kewajiban perizinan dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.Apabila pengambilan air tanah dilakukan tanpa izin yang diwajibkan atau kewajiban Pajak Air Tanah tidak dipenuhi, maka dapat menimbulkan persoalan hukum dan potensi kehilangan penerimaan daerah.

 

Keduanya sama sama  berpotensi merugikan penerimaan pemerintah .“Rokok ilegal berpotensi menghilangkan penerimaan cukai negara” dan “Pengambilan air tanah yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan berpotensi menghilangkan penerimaan Pajak Air Tanah sebagai bagian dari PAD Kabupaten Sukabumi”.Dengan demikian, keduanya bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Ada kepentingan keuangan publik yang harus dilindungi.Lalu dimana Pengawasan dari Pemkab Sukabumi karena keduanya sama-sama membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum





Peredaran rokok ilegal membutuhkan pengawasan Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.Sementara pengambilan air tanah membutuhkan pengawasan instansi yang berwenang dalam perizinan dan pengelolaan air tanah, serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pemungutan Pajak Air Tanah.Jika pengawasan lemah, kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi berlangsung terus-menerus dan menimbulkan kerugian publik.Perbedaan pelaku tidak berarti salah satu pihak bebas dari pertanggungjawaban hukum.

Satpol PP Kabupaten Sukabumi-Dalam kasus rokok ilegal, pertanggungjawaban harus ditelusuri berdasarkan peran masing-masing pihak dalam produksi, penyimpanan, distribusi, maupun penjualan.

Bapenda Kabupaten Sukabumi-Dalam kasus air tanah, perlu ditelusuri siapa yang mengajukan izin, siapa pemilik sumur, siapa yang melakukan pengeboran, siapa yang mengoperasikan pompa, berapa volume pengambilan air, serta siapa yang berkewajiban membayar pajaknya.Tentunya jika semua pemilik sumur tanpa izin yng sah otomatis melakukan tindak pidana. Unsur pelanggaran harus dibuktikan berdasarkan peraturan yang berlaku.Perlu ditegaskan bahwa izin pengambilan air tanah dan kewajiban Pajak Air Tanah merupakan dua kewajiban berbeda. Memiliki izin bukan berarti otomatis bebas dari kewajiban pajak, demikian pula membayar pajak tidak otomatis melegalkan pengambilan air tanpa izin.Aspek Hukum Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah dan Persoalan pengeboran air tanah tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya sumur bor.

 



Satpol PP Kabupaten Sukabumi terhadap peredaran rokok ilegal dapat melakukan operasi penindakan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan pelaku, hingga proses pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.Lalu bagaimana dengan kegiatan pengambilan air tanah yang diduga tidak memiliki izin atau tidak memenuhi kewajiban pajak….?

1.Apakah Pemkab Sukabumi telah melakukan pendataan seluruh sumur bor komersial?

2.Apakah volume pengambilan air tanah telah diawasi?

3.Apakah perusahaan pengguna air tanah telah memenuhi kewajiban Pajak Air Tanah?

4.Apakah terdapat sumur bor yang beroperasi tanpa izin atau persetujuan yang diwajibkan?

Dan yang paling penting, apakah pemerintah daerah Kab Sukabumi telah menghitung potensi PAD yang hilang akibat pengambilan air tanah yang tidak tercatat….?

Pertanyaan tersebut layak dijawab melalui pemeriksaan dokumen perizinan, data meter air, laporan wajib pajak, serta hasil pengawasan lapangan.

 

Catatan penulis ,Ada satu prinsip hukum yang tidak boleh diterapkan secara berbeda hanya karena perbedaan jenis usaha maupun kekuatan ekonomi pelakunya.”Setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.”

Rokok ilegal tidak boleh dibiarkan beredar karena berpotensi menghilangkan penerimaan cukai negara. Begitu pula kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah tidak boleh dibiarkan berjalan di luar ketentuan perizinan maupun kewajiban perpajakan daerah.Jangan sampai penegakan hukum terlihat tajam terhadap pelaku usaha kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang menggunakan sumber daya alam dalam jumlah besar.Hukum harus berlaku sama, bukan berdasarkan siapa pelakunya, seberapa besar usahanya, atau seberapa kuat modalnya.Negara harus hadir untuk memastikan kepatuhan hukum, melindungi sumber daya air, dan menyelamatkan penerimaan keuangan publik. Hukum Harus Berlaku Sama, Untuk Melindungi Kepentingan Negara dan Daerah. *(GUNTA & TEAM )


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Di Mana Pengawasan Pemkab Sukabumi Terhadap Rokok Ilegal Dan Pengeboran Air Tanah – Sama-Sama Berpotensi Melanggar Hukum

Terkini