Oleh
Tim Patroli Sukabumi.CO.ID dan SMSI Sukabumi Raya
PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Minggu
tanggal 22 November 2026. Dua praktik berbeda, tetapi memiliki
persoalan hukum yang serupa di lingkup Pemkab Sukabumi.Dalam perspektif hukum,
peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan kegiatan pengeboran serta
pengambilan air tanah tanpa izin atau tanpa memenuhi kewajiban pajak daerah
merupakan dua persoalan berbeda yang memiliki titik persamaan.Keduanya
berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajiban
administrasi, pengawasan pemerintah, serta potensi hilangnya penerimaan negara
maupun pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada objek hukum yang
dilanggar, jenis kewajiban, serta pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Persamaan
dari Perspektif Hukum, Sama-sama berkaitan dengan kewajiban kepada
negara
1. Pada persoalan rokok ilegal, kewajiban yang
harus dipenuhi adalah cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah,
antara lain dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021.Rokok yang memenuhi kategori pelanggaran, seperti rokok tanpa
dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai
yang tidak sesuai ketentuan, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.
2. Sementara itu, dalam kegiatan pengambilan air tanah,
terdapat kewajiban perizinan dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi
sesuai ketentuan.Apabila pengambilan air tanah dilakukan tanpa izin yang
diwajibkan atau kewajiban Pajak Air Tanah tidak dipenuhi, maka dapat
menimbulkan persoalan hukum dan potensi kehilangan penerimaan daerah.
Keduanya sama sama berpotensi merugikan penerimaan pemerintah .“Rokok
ilegal berpotensi menghilangkan penerimaan cukai negara” dan “Pengambilan
air tanah yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan berpotensi menghilangkan
penerimaan Pajak Air Tanah sebagai bagian dari PAD Kabupaten Sukabumi”.Dengan
demikian, keduanya bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Ada kepentingan
keuangan publik yang harus dilindungi.Lalu dimana Pengawasan dari Pemkab Sukabumi
karena keduanya sama-sama membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum
Peredaran rokok ilegal membutuhkan pengawasan Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.Sementara pengambilan air tanah membutuhkan pengawasan instansi yang berwenang dalam perizinan dan pengelolaan air tanah, serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pemungutan Pajak Air Tanah.Jika pengawasan lemah, kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi berlangsung terus-menerus dan menimbulkan kerugian publik.Perbedaan pelaku tidak berarti salah satu pihak bebas dari pertanggungjawaban hukum.
Satpol PP Kabupaten Sukabumi-Dalam kasus rokok ilegal,
pertanggungjawaban harus ditelusuri berdasarkan peran masing-masing pihak dalam
produksi, penyimpanan, distribusi, maupun penjualan.
Bapenda Kabupaten Sukabumi-Dalam kasus air tanah, perlu
ditelusuri siapa yang mengajukan izin, siapa pemilik sumur, siapa yang
melakukan pengeboran, siapa yang mengoperasikan pompa, berapa volume
pengambilan air, serta siapa yang berkewajiban membayar pajaknya.Tentunya jika semua
pemilik sumur tanpa izin yng sah otomatis melakukan tindak pidana. Unsur
pelanggaran harus dibuktikan berdasarkan peraturan yang berlaku.Perlu
ditegaskan bahwa izin pengambilan air tanah dan kewajiban Pajak Air Tanah
merupakan dua kewajiban berbeda. Memiliki izin bukan berarti otomatis bebas
dari kewajiban pajak, demikian pula membayar pajak tidak otomatis melegalkan
pengambilan air tanpa izin.Aspek Hukum Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah dan
Persoalan pengeboran air tanah tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya
sumur bor.
Satpol PP Kabupaten Sukabumi terhadap peredaran rokok
ilegal dapat melakukan operasi penindakan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan
pelaku, hingga proses pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.Lalu bagaimana
dengan kegiatan pengambilan air tanah yang diduga tidak memiliki izin atau
tidak memenuhi kewajiban pajak….?
1.Apakah Pemkab Sukabumi telah melakukan pendataan seluruh
sumur bor komersial?
2.Apakah volume pengambilan air tanah telah diawasi?
3.Apakah perusahaan pengguna air tanah telah memenuhi
kewajiban Pajak Air Tanah?
4.Apakah terdapat sumur bor yang beroperasi tanpa izin atau
persetujuan yang diwajibkan?
Dan yang paling penting, apakah pemerintah daerah Kab Sukabumi
telah menghitung potensi PAD yang hilang akibat pengambilan air tanah yang
tidak tercatat….?
Pertanyaan tersebut layak dijawab melalui pemeriksaan
dokumen perizinan, data meter air, laporan wajib pajak, serta hasil pengawasan
lapangan.
Catatan penulis ,Ada satu prinsip hukum yang tidak boleh
diterapkan secara berbeda hanya karena perbedaan jenis usaha maupun kekuatan
ekonomi pelakunya.”Setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan
ekonomi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.”
Rokok ilegal tidak boleh dibiarkan beredar karena berpotensi menghilangkan penerimaan cukai negara. Begitu pula kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah tidak boleh dibiarkan berjalan di luar ketentuan perizinan maupun kewajiban perpajakan daerah.Jangan sampai penegakan hukum terlihat tajam terhadap pelaku usaha kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang menggunakan sumber daya alam dalam jumlah besar.Hukum harus berlaku sama, bukan berdasarkan siapa pelakunya, seberapa besar usahanya, atau seberapa kuat modalnya.Negara harus hadir untuk memastikan kepatuhan hukum, melindungi sumber daya air, dan menyelamatkan penerimaan keuangan publik. Hukum Harus Berlaku Sama, Untuk Melindungi Kepentingan Negara dan Daerah. *(GUNTA & TEAM )


.jpeg)









