terkini

Rapat Paripurna ke-28 Tahun 2026 DPRD Kabupaten Sukabumi Ttg Empat Agenda Persetujuan Bersama

Patroli Sukabumi
, Senin, November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T23:17:11Z



PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Selasa tanggal 17 November 2026. DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.( Senin 16/11/2026). Rapat terbuka untuk umum itu beragendakan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas APBD Tahun Anggaran 2027.

 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali.S.IP. didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sukabumi Drs.H.Asep Japar.MM, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya. Agenda rapat sesuai jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.Empat Agenda Persetujuan Bersama adalah :

1. Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.

2.Raperda tentang Desa.

3.Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang   Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4.Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.

Dua Raperda Disetujui untuk Ditetapkan Menjadi Perda.Persetujuan atas dua raperda dituangkan dalam keputusan DPRD yang ditetapkan di Palabuhanratu pada 16 November 2026 dan ditandatangani Ketua DPRD.




Dalam kesempatanya Bupati Asep Japar mengatakan “ Saya mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan keempat regulasi tersebut.Raperda tentang Desa menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Sementara itu, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengatur peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun persetujuan APBD 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Saya berharap, kesepakatan keempat Raperda tersebut tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).”Ucapnya. *(GUNTA)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Rapat Paripurna ke-28 Tahun 2026 DPRD Kabupaten Sukabumi Ttg Empat Agenda Persetujuan Bersama

Terkini