PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Selasa
tanggal 17 November 2026. DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat
Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.( Senin 16/11/2026).
Rapat terbuka untuk umum itu beragendakan pengambilan keputusan dan persetujuan
bersama atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027,
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat
atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas APBD Tahun Anggaran
2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar
Mutawali.S.IP. didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Hadir dalam kesempatan
tersebut Bupati Sukabumi Drs.H.Asep Japar.MM, jajaran anggota DPRD, unsur
Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta
tamu undangan lainnya. Agenda rapat sesuai jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah
DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.Empat Agenda Persetujuan
Bersama adalah :
1. Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
2.Raperda tentang Desa.
3.Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.
4.Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan
dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda APBD
2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
Dua Raperda Disetujui untuk Ditetapkan Menjadi Perda.Persetujuan atas dua raperda dituangkan dalam keputusan DPRD yang ditetapkan di Palabuhanratu pada 16 November 2026 dan ditandatangani Ketua DPRD.
Dalam kesempatanya Bupati Asep Japar mengatakan “ Saya mengapresiasi
kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan
keempat regulasi tersebut.Raperda tentang Desa menjadi landasan penguatan tata
kelola pemerintahan desa, mulai dari kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset,
pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini diharapkan mampu
mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Sementara itu, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengatur
peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe
A. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan
dan tata ruang serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun persetujuan APBD 2027 telah melalui tahapan evaluasi
Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.
Saya berharap, kesepakatan keempat Raperda tersebut tidak
sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul,
Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).”Ucapnya. *(GUNTA)











