PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Selasa
tanggl 17 November 2026. Drama politik di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi
akhirnya memasuki babak akhir, setidaknya di atas kertas. Seorang legislator
dari Fraksi Partai Demokrat berinisial LG resmi memilih “Mengundurkan Diri”
secara sukarela dari kursi empuknya setelah namanya santer menjadi buah bibir
akibat dugaan skandal asusila sesama jenis .
Dalam kesempatanya Saepuloh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten
Sukabumi ketika dikonfirmasi para awak media mengatakan “ Bahwa Saya tak mau
kehilangan momentum dan enggan menanggung beban malu terlalu lama. Sebagai pengurus
partai berlambang bintang mercy di tingkat kabupaten langsung tancap gas
memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) hingga ke tingkat pusat. Saya sudah ajukan
ke DPP, DPD untuk PAW. Pilihan LG untuk mundur secara sukarela dianggap sebagai
jalan pintas yang melegakan. Pasalnya, jika partai harus repot-repot menempuh
jalur pemecatan sepihak, rantai birokrasi politik akan semakin panjang,
melelahkan, dan berpotensi memicu drama baru berupa gugatan balik. “Ucap
Saepuloh.
Lebih lanjut Saeulloh menegaskan “Meski demikian, publik
masih harus bersabar sekitar dua hingga tiga bulan ke depan untuk melihat wajah
baru di kursi tersebut, sembari menunggu turunnya Surat Keputusan (SK)
pelantikan dari Gubernur Jawa Barat. Saepuloh memastikan, kursi peninggalan LG
akan otomatis jatuh ke peraih suara terbanyak kedua di daerah pemilihan (dapil)
yang sama, tanpa embel-embel kedekatan personal. Skandal asusila ini
tampaknya hanyalah puncak gunung es dari rapor merah kinerja LG selama dua
tahun menjabat. Legislator berlatar belakang keluarga pengusaha yang sempat
malang melintang di Komisi IV dan Komisi III ini ternyata memang dikenal “Alergi”
terhadap rapat paripurna.”Tegasnya.
Sementara itu Ketua Badan Kehormatan (BK/Bahor) DPRD
Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat mengatakan “ Bahwa catatan buruk kehadiran LG
sudah lama masuk dalam radar evaluasi. Bahkan, pihak internal partai sendiri
sudah kehabisan kesabaran dan menjatuhkan sanksi berjenjang.Saya juga sempat
singgung, bahkan kami punya datanya. Dari pihak partai juga sudah melakukan
tahapan evaluasi kinerja dan absensi. Kita sepakati ketika tiga kali
berturut-turut mangkir, ada peneguran lisan hingga tertulis. Ada SP1, SP2, dan
SP3, dan itu sudah dilakukan oleh internal partai kepada yang bersangkutan.
Gelombang
tekanan terhadap LG mulai tak terbendung sejak awal November. Bahor menerima
aduan dan informasi dari elemen masyarakat pada 9 November 2026. Sehari
berselang, tepat pada 10 November 2026, Bahor langsung melayangkan panggilan
klarifikasi kepada LG.”Ucapnya.
Tanggal 10 kami sudah memanggil yang bersangkutan untuk
meminta klarifikasi secara tertulis. Barusan kami juga sudah memanggil pihak
fraksi untuk mengonfirmasi dan menyinkronkan hasil klarifikasi tersebut dengan
langkah yang sudah diambil partai. LG mengakui dugaan perilaku menyimpang
tersebut di hadapan Bahor. Saya memilih bermain aman dengan berlindung di balik
etika kelembagaan. Saya enggan membeberkan substansi pengakuan LG dan
menyerahkan pengumuman resminya kepada pihak partai.Untuk substansinya saya
belum bisa menyampaikan, nanti kita sama-sama dengan pihak fraksi. Kewenangan
kami di Bahor adalah menjaga marwah lembaga dan memproses pelanggaran kode
etik. Untuk urusan keanggotaan, kami hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada
pimpinan DPRD dan pihak partai.”Pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Redaksi masih berupaya menghubungi LG untuk mendapatkan hak jawab atas seluruh tudingan tersebut, sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.*(GUNTA)










