Oleh:
Tim Kajian Patroli Sukabumi.Co.Id & SMSI Sukabumi Raya
PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Senin
tanggl 21 September 2026. Paradigma positif dari Visi Kabupaten Sukabumi 2025-2030 adalah
SUKABUMI MUBAROKAH: Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah sepertinya secara
explisit stagnan. Visi ini menjadi janji politik Bupati Drs.H. Asep Japar.MM
yang harus diterjemahkan oleh seluruh SKPD menjadi program kerja nyata
kenyataan mengalami kendala tidak progresif
Berdasarkan hasil informasi dan investigasi pantauan para
awak media dan SMSI Sukabumi Raya dilapangan dan keluhan masyarakat,
implementasi visi tersebut masih jauh panggangan dari api. Indikasi kuat
menunjukkan banyak SKPD yang tidak sinkron, berjalan sendiri-sendiri, bahkan
hanya melakukan pencitraan belaka di hadapan Bupati tanpa ada praktik nyata di
lapangan.
VISI MUBAROKAH REALITA DI LAPANGAN
MAJU = PAD meningkat, perizinan cepat, infrastruktur pulih PBG-SLF mandek 2 bulan karena SK Operator
SIMBG tidak ada. Retribusi tidak tertarik. PAD mubazir Dinas PERKIM menghambat.
UNGGUL = Pelayanan publik unggul
dan berbasis digital OSS-RBA.OSS-RBA terkunci karena KBLI 2022 ke 2025
tidak ada pendampingan. Pelaku usaha bingung, apotek tanpa izin yang sah dianggap
legal atau pembiaran dari DPMPTSP
BERBUDAYA= Birokrasi berbudaya
melayani, disiplin penegakan aturan dari Satpol PP sebagai penegak Perda diduga
melakukan pembiaran Pabrik /Industri tanpa izin tetap produksi. Budaya melayani dan
pembinaan investasi untuk kontribusi terhadap PAD belum ada
BERKAH = Pembangunan berkah dirasakan
rakyat kecil & penyintas bencana.Pemulihan bencana 2024-2026 masih lambat,
warga relokasi belum dapat kepastian hunian. Bupati harus jemput bola sendiri
ke KSP,krisis SKPD yang hanya teoritis.
INDIKATOR
SKPD TIDAK SINKRON & PENCITRAAN
Kajian Kajian Patroli Sukabumi.Co.Id & SMSI Sukabumi
Raya menemukan 3 pola penyakit birokrasi yang menghambat Sukabumi Mubarokah:
1. Pola ABS (Asal Bapak Senang) - Pencitraan
Belaka
SKPD hanya pandai membuat laporan indah, foto kegiatan, dan
narasi keberhasilan di media sosial. Namun saat diverifikasi dan dikonfirmasi
di lapangan, pelayanan dasar macet dan allergi terhadap media. Contoh: Laporan
perizinan lancar, faktanya sistem SIM-BG kosong operator.
2. Pola Ego Sektoral - Tidak Ada Sinkronisasi
Mubarokah membutuhkan kerja kolaborasi lintas birokrasi .
Faktanya:
- Disperkim tidak sinkron dengan DPMPTSP (PBG-SLF tidak
nyambung dengan OSS-RBA)
- DPMPTSP tidak sinkron dengan Satpol PP ( Yang memberi
izin dan yang menindak tidak ada koordinasi)
- Semua SKPD tidak sinkron dengan visi Bupati untuk menggenjot
PAD tahun 2026
3. Pola Pemimpin Genjot PAD ,Namun SKPD Nginjak
Rem
Bupati Asep Japar berikhtiar keras untuk menggenjot PAD,
kejar anggaran pusat ke KSP, perintahkan percepatan pemulihan bencana. Namun di
level pelaksana, diduga justru ada yang menghambat. Ini yang paling berbahaya.
Ibarat mobil mau maju, tapi rem tangannya masih ditarik oleh sopirnya sendiri.
DAMPAK
NEGATIF JIKA DIBIARKAN
1.Kepercayaan Publik Runtuh: Masyarakat akan menganggap
Mubarokah hanya jargon politik tanpa bukti.
2.PAD Terus Bocor: Jika PBG-SLF dan izin industri tidak
ditertibkan, target PAD 2026 mustahil tercapai di tengah anggaran ketat.
3.Bencana Birokrasi: Lebih berbahaya dari bencana alam.
Bencana alam bisa dipulihkan bersama KSP, tapi bencana birokrasi karena SKPD
tidak loyal akan merusak dari dalam.
INTERPRESTASI
(KESIMPULAN PANDANGAN ) DAN REKOMENDASI
Visi Sukabumi Mubarokah adalah visi yang mulia dan
dibutuhkan rakyat. Namun visi besar akan mati jika tidak didukung oleh SKPD
yang bermental pelayan, bukan pencitraan.Rekomendasi Tegas:
1.Bupati Harus Lakukan Evaluasi Kinerja 100 Hari.Panggil
satu per satu Kadis yang kinerjanya tidak sinkron dengan Mubarokah. Jangan ragu
untuk melakukan rotasi/mutasi.
2.Inspektorat Harus Turun: Periksa dugaan maladministrasi dan pembiaran yang merugikan PAD.
3.Wujudkan Mubarokah Command Center.Buat sistem kendali
terpadu agar Disperkim, DPMPTSP, Satpol PP, PU dan BPBD wajib sinkron dalam
satu dashboard pemulihan dan perizinan. Tidak ada lagi alasan tidak sinkron.
4.Stop Pencitraan, Mulai Pendampingan. SKPD harus keluar
kantor, buka klinik KBLI, klinik PBG, bukan hanya posting kegiatan seremonial.
Semoga Sukabumi Mubarokah akan terwujud ,bukan hanya dengan
spanduk dan baliho. Mubarokah terwujud jika PBG lancar, izin apotek tertib,
pabrik taat aturan, dan warga bencana dapat rumah layak. Dan ini sebagaian dari
Parameter dan Barometernya.*(GUNTA/SMSI )
