DPRD Kab Sukabumi Apresiasi Pemkab Raih Opini WTP Ke-12 Berturut-turut

PATROLI SUKABUMI.CO.ID-- Hari Rabu tanggal 10 Juni 2026.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas keberhasilannya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.Pencapaian ini menjadi semakin istimewa karena merupakan Opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Prestasi tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam kesempatanya ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali.S.IP bersama jajaran pimpinan DPRD mengungkapkan " Saya mengapresiasi atas penghargaan dan kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga kembali mendapatkan penilaian terbaik dari BPK -RI.Bahwa DPRD Kab Sukabumi menegaskan  WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.”Ungkapnya.

 

Lebih jauh Budi Azhar menambahkan “ Keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pengawasan, serta pengelolaan anggaran daerah. Dengan kolaborasi yang terus terjalin, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun.DPRD Kabupaten Sukabumi berharap capaian WTP ke-12 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus mempertahankan integritas, meningkatkan kinerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Dengan raihan tersebut, Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Pungkasnya * (GUNTA)