PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Aliansi
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) dengan tegas menyentil Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukabumi terkait dugaan perilaku koruptif yang bahkan dengan
diamnya Aparatur Penegak Hukum (APH) mematik dugaan keras adanya bagi bagi
jatah dengan APH.
Dalam kesempatanya Paiman Tamim, Presidium Amaki kepada
awak media menyampaikan “Bahwa pihaknya
menyoroti serius berbagai dinamika yang ada di Kabupaten Sukabumi mulai dari
pemerintahan era Bupati sebelumnya sampai dengan Bupati hari ini diduga keras
sama saja pola pola koruptif itu rawan terjadi apalagi dengan dugaan keras.Bahwa
banyak sekali proyek insfratuktur dari APBD yang diduga keras dilaksanakan oleh
tim sukses dari Bupati tersebut , tidak hanya itu Saya pun menduga dengan
banyaknya dugaan perilaku koruptif yang terjadi namun seolah olah APH diam
menandakan adanya dugaan bagi bagi jatah disana.Saya akan mendesak KPK RI untuk
turun tangan mengaudit seluruh penggunaan anggaran di Kabupaten Sukabumi dari
tahun 2020 sampai 2025 yang diduga keras begitu banyak sekali dugaan permainan
disana.”Ungkapnya. ( Jum,at 5/12/2025 )
Lebih lanjut Paiman menambahkan “Kami dari Lembaga AMAKI akan
segera menyambangi KPK RI untuk mendesak KPK agar memeriksa dan mengaudit
seluruh penggunaan anggaran APBD Kabupaten sukabumi tahun anggaran 2020 sampai
2025 dengan dugaan keras banyak sekali kebocoran anggaran.Maka dengan hal
tersebut apalagi menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) AMAKI dengan
tegas meminta APH untuk bersikap netral dan menjalankan fungsi sebagaimana
mestinya apalagi untuk Kabupaten Sukabumi.Tolong periksa Dinas PU, Dinas
Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan , Dinas Pendidikan dan Dinas Pertani
dengan dugaan keras banyak sekali permainan anggaran disana serta satu lagi .Periksa
serta audit dana Hibah dan Pokir dari anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang
diduga rawan jadi ajang bancakan.”Tambahnya * (FADIL )
