PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Selasa
tanggal 15 Juli 2025 bertempat dilokasi di Aula Bidang SDA, Jalan Palabuhan II,
Kota Sukabumi. Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar
rapat kerja dengan mitra kerjanya DPU.
Dalam kesempatanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Kabupaten Sukabumi,usai rapat Drs.Dede Rukaya.MM mengungkapkan”Bahwsanya
alokasi anggaran Dinas PU pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) perubahan tahun 2025 mengalami penurunan dari anggaran murni sebelumnya.
Meski demikian, DPU tetap memaksimalkan dana perubahan untuk fokus pada
penanganan bencana.Alhamdulillah, rapat berjalan lancar. Anggaran kita memang
turun, tapi akan kita optimalkan untuk program penanganan bencana. Saya juga
menyinggung tantangan pembangunan akibat kelangkaan bahan baku material yang
dipicu oleh pengetatan aturan terhadap pertambangan.Saya mendukung tambang
harus berizin. Jangan lagi ada pembangunan dengan bahan baku yang tidak legal.
Ini bagian dari komitmen menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan.Menurutnya,
meski ada kendala pasokan, penyedia barang dan jasa masih memiliki alternatif
dari perusahaan tambang yang legal dan aktif.”Ungkapnya.
Lebih lanjut Dede Menambahkan “Dari sisi pelaksanaan, Saya
menjelaskan DPU Kabupaten Sukabumi telah menyelesaikan sekitar 75 persen paket
pekerjaan konstruksi tahun 2025. Ia juga menyambut positif terbitnya Perpres
terbaru terkait regulasi pengadaan konstruksi untuk proyek dengan nilai di
bawah Rp400 juta.Kalau proyek seperti itu bisa sistem pengadaan langsung. Tidak
perlu lelang panjang hingga 28 hari. Dengan pengadaan langsung, bisa selesai
dalam 3 hari sampai satu minggu. Perihal daya serap anggaran Dinas PU saat ini
berada di posisi pertengahan dibandingkan dinas lainnya, sementara secara
posisi anggaran, DPU lebih kecil dibandingkan Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi.”Tambahnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kab Sukabumi Hamzah Gurnita
dari Fraksi PKB. mengungkapkan “ Raker dengan DPU ini berjalan lancar dan normative.
Dalam
raker ini masing-masing fraksi di Komisi II tampak menyampaikan hasil
pengawasan terhadap realisasi APBD dari Januari hingga Juli 2025. DPU pun
memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan capaian sementara serta rencana
percepatan program kerja di sisa tahun berjalan. Saya masih menyikapi para
mitra kerja yang masih minimalis atau sedikit yang menyerapakan anggaran sampai
bulan juli 2025 ini dan memantaunya. Kita mengevaluasi kinerja mitra
kerja DPU dalam proyek-proyek infrastruktur. Baik dalam pengawasan proyek maupun
proyek-proyek yang sedang berjalan dan memastikan bahwa mitra kerja mematuhi
standar kualitas dan waktu yang telah ditentukan.Perencanaan proyek-proyek baru
dan menentukan mitra kerja yang tepat untuk melaksanakan proyek tersebut. Dalam
hal penganggaran kita membahas penganggaran untuk proyek-proyek yang akan
dilaksanakan dan memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi
kebutuhan proyek.Tentunya sesuai dengan DPA yang sudah ditentukan.
Rapat kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa
proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh DPU berjalan lancar,
efektif, dan efisien, serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan.”Ungkap
Hamzah.*(GUNTA)
